Jakarta, – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi yang erat antara seluruh pihak terkait merupakan elemen fundamental dan kunci keberhasilan dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks dan meresahkan. Kapolri mengajak semua elemen bangsa untuk bahu-membahu menghadapi tantangan kejahatan di dunia maya yang terus berkembang.   

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara penting bertajuk “Promensisko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Siber 2025” (Program MEnuju SInergi KOmprehensif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berasal dari Tindak Pidana Siber) yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis, 8 Mei 2025. Kehadiran Kapolri dalam forum ini menggarisbawahi komitmen kuat institusi Polri dalam memerangi kejahatan siber dan dampak turunannya.   

Acara “Promensisko TPPU dan TPPT dari Tindak Pidana Siber 2025” turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keterlibatan berbagai lembaga ini mencerminkan kesadaran akan multidimensionalnya ancaman kejahatan siber, yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas keamanan negara melalui pendanaan terorisme dan pencucian uang hasil kejahatan.   

Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa penanganan kejahatan siber tidak dapat lagi dilakukan secara parsial atau sektoral oleh masing-masing lembaga. Sebaliknya, diperlukan sebuah orkestrasi upaya yang terpadu, melibatkan aparat penegak hukum, regulator di sektor komunikasi dan digital, lembaga intelijen keuangan, serta sistem peradilan pidana secara keseluruhan.   

“Kejahatan siber adalah musuh kita bersama yang terus berevolusi dan memanfaatkan teknologi terkini. Untuk itu, sinergi seluruh pihak, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga penuntutan dan peradilan, adalah kunci utama untuk memberantasnya secara efektif,” ujar Jenderal Sigit.

Kapolri menjelaskan bahwa modus operandi pelaku kejahatan siber semakin canggih, seringkali bersifat lintas yurisdiksi, dan mampu menghasilkan keuntungan ilegal dalam jumlah besar. Keuntungan inilah yang kemudian kerap dicuci melalui berbagai skema rumit (TPPU) atau bahkan dialirkan untuk mendanai kegiatan terorisme (TPPT). Oleh karena itu, kemampuan untuk melacak aliran dana hasil kejahatan siber menjadi sangat krusial.

“Sinergi antara Polri, PPATK, Kejaksaan, dan perbankan serta penyedia jasa keuangan lainnya harus terus diperkuat untuk memutus mata rantai finansial para pelaku kejahatan siber. Demikian pula, kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital sangat vital dalam aspek pencegahan, literasi digital masyarakat, serta penanganan konten-konten ilegal di dunia maya,” tambah Kapolri.   

Forum “Promensisko” ini sendiri dihadiri tidak hanya oleh para pejabat di tingkat pusat, tetapi juga diikuti secara virtual oleh sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari penyidik Polri, jaksa, dan hakim dari seluruh penjuru Indonesia. Keterlibatan aparat penegak hukum dan yudikatif di tingkat daerah ini dipandang penting untuk memastikan adanya pemahaman dan langkah yang seragam dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber, TPPU, dan TPPT di wilayah masing-masing.   

Lebih lanjut, Kapolri juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan siber yang bersifat transnasional. Pertukaran informasi dan operasi bersama dengan kepolisian negara lain menjadi salah satu strategi yang terus didorong oleh Polri.

Komitmen Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerangi kejahatan siber juga tecermin dari berbagai upaya penguatan kapasitas internal, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi, maupun anggaran. Namun, Kapolri menyadari bahwa sebesar apapun upaya Polri, tanpa dukungan dan kerjasama aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas, pemberantasan kejahatan siber tidak akan mencapai hasil yang optimal.   

“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan sinergi kita bersama. Keamanan ruang siber Indonesia adalah tanggung jawab kita semua, demi mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera,” pungkas Jenderal Sigit. Acara ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.